Rizal Ramli Sebut Pemerintah Gagal Tangani Covid

Rizal Ramli Sebut Pemerintah Gagal Tangani Covid

Sebanyak 8,6 persen juga menilai pemerintah belum mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk pengangguran. RRI dan Indo Barometer menemukan bahwa, 95,6 persen masyarakat percaya tingkat pengangguran naik signifikan pasca pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Kemudian, 90,1 persen masyarakat menyatakan persoalan kemiskinan juga meningkat akibat virus korona. VIVA– Kasus virus corona atau COVID-19 di Indonesia menjadi pembahasan dunia.

Indonesia gagal dalam menangani Covid

Pegadaian berhak untuk tidak melaksanakan instruksi dari Pengguna, jika transaksi tidak sesuai dan/atau terdapat pelanggaran pada syarat dan ketentuan atas Autodebit atau rekening Pengguna diblokir. Nasabah wajib merahasiakan dan tidak diperkenankan untuk memperlihatkan maupun menggandakan information informasi di dalam syarat dan ketentuan ini untuk kepentingan pihak lain. Pengguna bertanggung jawab penuh untuk memeriksa dan memastikan bahwa Pengguna telah mengunduh perangkat lunak yang benar untuk perangkat Pengguna. Pegadaian tidak bertanggung jawab jika Pengguna tidak memiliki perangkat yang kompatibel dengan fitur atau jika Pengguna telah mengunduh versi software program yang salah untuk perangkat Pengguna.

Kurangnya tabung oksigen, misalnya, menurut dia menunjukkan antisipasi yang lemah dari pemerintah. Ibas pun menyampaikan pemerintah terlihat tidak berdaya dalam menangani pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Menurut Ibas, kelangkaan tabung oksigen belakangan ini menunjukkan antisipasi yang lemah dari pemerintah. Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono menyoroti meningkatnya kasus positif Covid-19, termasuk angka kematian. Pria yang akrab disapa Ibas tersebut tidak menginginkan Indonesia disebut menjadi negara gagal karena tidak mampu menyelamatkan rakyat. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga sekaligus Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial , Herlambang P. Wiratraman menilai Pemerintah sudah gagal dalam menangani pandemi Covid-19 yang saat ini kian masif meluas.

Pada sisi lain, kondisi pandemi seperti saat ini mendorong pemerintah setiap negara untuk melakukan langkah pengamanan terhadap keuangan global melalui skema pertukaran mata uang . Maka itu, Menko Perekonomian Indonesia dan Mendag Korsel pun mengapresiasi penandatanganan Bilateral Currency Swap Arrangement antara Bank Indonesia dan Bank of Korea pada 5 Maret 2020 lalu. Plafonnya senilai KRW10,7 triliun atau Rp115 triliun, yang berlaku efektif mulai 6 Maret 2020 sampai 5 Maret 2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. “Buat saya pribadi menteri yang kena virus corona harus dikarantina di rumah sakit khusus dan penanganan khusus yang jauh dari interaksi warga negara Indonesia,” ujarnya. Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort . Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai financial institution sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka membuka ruang fleksibilitas bagi aktivitas sektor pertanian di masa restriksi sosial ini, tanpa mengesampingkan aspek kesehatan publik, menjadi hal yang masuk akal. Terdapat juga thirteen,6 persen warga yang tak puas lantaran lambatnya penyaluran bansos atau BLT bagi masyarakat Kakek Merah miskin selama pandemi. Sementara ada 10,1 persen warga tak puas lantaran menganggap nilai bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin begitu kecil. Kemudian, 21,9 persen warga yang tidak puas dengan langkah pemerintah mengatasi masalah kemiskinan menyebut, sikapnya muncul karena kemiskinan semakin bertambah akibat Covid-19.

Elemen masyarakat baik formal maupun casual (pemimpin-pemimpin, orang berpengaruh, dan influencer informal di pedesaan) serta organisasi-organisasi kemasyarakatan harus dilibatkan dalam edukasi terkait protokol Covid-19. Selain itu, alat perlindungan kesehatan di pedesaan juga harus disediakan, terutama masker, juga fasilitas-fasilitas hand-sanitizer di tempat publik dan sentra-sentra produksi. Demikian juga pelarangan mudik harus dipertegas dibarengi dengan mendorong masyarakat pedesaan agar melarang anggota keluarganya untuk mudik.

Menurut dia, itu seharusnya diterima oleh pihak eksekutif untuk menjadi perbaikan dalam penanganan wabah tersebut. Dalam situasi melonjaknya kasus Covid-19 seperti saat ini, Jokowi perlua melakukan sistem komando yang jelas antara pusat dan daerah. Menurut Pandu, baik warga negara Indonesia atau WNA yang bertandang ke Indonesia seharusnya menjalani karantina selama lima hari. Setelah itu, mereka melakukan tes swab PCR hingga menunjukkan hasil negatif. Jika hasil tes negatif, barulah kemudian pendatang diizinkan berkeliaran di Indonesia. Oleh karenanya, negara mendesak masyarakat untuk memakai masker, mencuci tangan, dan melakukan jaga jarak sosial saat bekerja, bepergian, dan bersosialisasi.

Begitu juga dengan perubahan anggaran PEN yang dilakukan berkali-kali tidak disertai penjelasan yang memadai. “Ditemukan pola scatterd atau terpisah-pisah dan minim dalam penyajian informasi perencanaan dan penganggaran dampak pandemi Covid-19,” ungkap Dede. Bukan hanya soal transparansi, sambung Kunta, pemerintah juga sama sekali tidak mengabaikan aspek pengawasan. Menurut dia, pemerintah sudah memaksimalkan pengawasan guna mencegah penyelewengan anggaran. Selain itu, laporan pengadaan tidak memiliki tag ‘covid’ sehingga menyulitkan pencarian informasi pengadaan. Grab Indonesia memberi perhatian lebih dalam hal kekerasan seksual menimpa kelompok rentan, antara lain anak, penyandang disabilitas, perempuan hamil, lansia, masyarakat adat, dan korban kekerasan.

Akibatnya, kata Herlambang, banyak pasien COVID-19 yang kondisi kesehatannya semakin memburuk akibat tak mendapat layanan kesehatan. Menyoal “perang” terhadap pandemi Covid-19, Menko Perekonomian mengatakan bahwa kondisi ini malah menyatukan negara-negara di seluruh dunia yang mengalami kejadian sama. Dibuktikan dengan kerja sama yang lebih kuat lagi untuk mencegah penyebaran virus tersebut dan memitigasi pengaruhnya terhadap bidang ekonomi dan sosial. Yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa partisipasi publik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas dalam penanganan covid-19.

Sehingga dengan pemberlakuan PSBB tersebut bisa mengurangi secara signifikan mobilitas masyarakat dan diharapkan mampu menekan mata rantai penularan Covid. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir sebagian besar negara dunia menimbulkan situasi ketidakpastian, termasuk Indonesia. Sejumlah kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi dampak yang timbul akibat virus corona. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki konsep berkenaan dengan sektor pariwisata yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi didukung pula oleh sektor lain ketika terjadi krisis kala pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, strategi pemberdayaan memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam pembangunan sehingga terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Wirausaha rumahan secara daring bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Comments are closed.