Pro Kontra Program Pemerintah Dalam Pemberian Vaksin

Bila terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya KIPI, penyediaan akses layanan medis dan obat-obatan harus diperhatikan. Kesiapsiagaan tenaga kesehatan merupakan hal yang penting terutama pelaksanaan vaksinasi pada kelompok lansia. Untuk itu sosialisasi ini bertujuan guna menyampaikan informasi-informasi terkait persiapan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kaimana sesuai dengan knowledge dan fakta, agar tidak terjadi salah persepsi di tengah-tengah masyarakat. Ditegaskan juga sebagai pemahaman masyarakat bahwa vaksin bukanlah obat, vaksin merupakan upaya pencegahan Covid-19. Jadi tetap harus berpedoman utama protokol kesehatan, tetap dengan konsep 3M demi keselamatan bersama terutama kita yang ada di Kabupaten Kaimana. Presentasi prosedur pelajsanaan vaksinasi Covid-19Dalam pemaparan presentasi, pihak kesehatan telah menjelaskan terkait betapa pentingnya vaksinasi ini, sebab penerima vaksin Covid-19 ditujukan kepada orang yang belum pernah terpapar.

Hal ini merupakan langkah pemerintah dalam memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang akan disediakan layak digunakan untuk mencegah COVID-19. Pengadaan vaksin Gotong Royong dilakukan oleh Kementerian BUMN & PT Bio farma. Selain itu PT Bio Farma juga bertanggung jawab tethadap proses pendistribusian vaksin COVID-19 Goting Royong ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik swasta dan BUMN yang bekerjasama dengan badan hukum/badan usaha. Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi sebanyak 4,three juta orang.

Bila diberikan kepada seseorang, vaksin akan menimbulkan reaksi sistem imun yang spesifik dan aktif terhadap penyakit tertentu, misalnya vaksin flu untuk mencegah penyakit flu dan vaksin COVID-19 untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2. Hingga saat ini, pemberian vaksin COVID-19 adalah solusi yang dinilai paling jitu untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Jenis vaksin Goting Royong harus mendapat izin penggunaan di masa darurat atau penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Dibandingkan vaksin-vaksin lain, vaksin buatan Pfizer-BioNTech harus disimpan dalam suhu sangat rendah untuk menjamin keefektifannya. Berdasarkan uji klinis fase pertama dan kedua di Cina yang melibatkan four hundred orang kelompok lanjut usia menunjukkan hasil imunogenisitas yang baik, yaitu terdapat kadar antibodi ninety seven,96 persen 28 hari setelah pemberian dosis kedua. Kelompok lansia tetap akan menerima vaksinasi dalam dua dosis dengan selang waktu 28 hari.

Vaksin dari pemerintah

Sebelumnya, Rosan menyebutkan bahwa pengusaha tertarik untuk menjual vaksin ke publik. Karena, ia yakin banyak yang akan membeli vaksin mandiri agar bisa segera divaksin. “Prioritas kita saat ini hanya memberikan vaksin gratis ke pekerja dan karyawan perusahaan beserta keluarganya,” ujar Rosan. Ketua Kamar Dagang Industri Rosan Roeslani sempat menyatakan minatnya untuk menjual vaksin mandiri ke publik.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi yang akan mengatur secara lengkap mulai dari proses pengadaan, pembelian, hingga pemberian imunisasi. Vaksin akan diberikan dua dosis per orangnya dengan jarak minimal 14 hari. Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin. Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerjasamanya. “Dengan vaksinasi kita dapat memberikan perlindungan kepada kelompok orang yang tidak memungkinkan untuk mendapat vaksin, misalnya memiliki penyakit berat, alergi terhadap vaksin, anak-anak, ibu hamil dan menyusui,” lanjutnya. Laporcovid19 menilai, distribusi vaksinasi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat, medis, dan epidemiologi, bukan kemampuan finansial.

Namun, infeksi virus Corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksinasi. Felly mengatakan, penegasan sikap Presiden dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (D-8) tersebut amat penting. VIVA– Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mengatakan, DPR akan mendukung semua kebijakan pemerintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Jika pemerintah ingin mempertahankan skema vaksin free of charge dan mandiri, lanjut Dicky, pemerintah harus bisa mendorong masyarakat secara sukarela membeli vaksin Covid-19. Agar hal itu tercapai, pemerintah harus menerapkan strategi komunikasi risiko dengan benar. Sedangkan 75 juta penduduk usia produktif di Indonesia harus merogoh kantong sendiri untuk membeli vaksin tersebut. Dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Dinas Kesehatan gelar Sosialiasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Selasa (02/01/2021). REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk fokus terlebih dahulu pada vaksin free of charge Covid-19 untuk masyarakat. Program vaksin gratis lebih penting daripada mewacanakan adanya vaksin mandiri yang dapat membingungkan masyarakat.